Medan | Presisi24jam.com-Terkait pemotongan uang jasa pelayanan (Jaspen) yang dipermasalahkan para pegawai Rumah Sakit Umum Pancurbatu mendapat kecaman keras dari Wira Ginting Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia (LSMI)
Wira Ginting Saat Ditemui Wartawan di Medan Kamis (26/3/2026) siang menjelaskan, tidak ada alasan manajemen Rumah Sakit Umum Pancurbatu untuk melakukan pemotongan uang jasa pelayanan terhadap pegawai, itu sudah dikatagorikan korupsi,” ujarnya tegas.
Untuk itu kata Wira Ginting, ia akan menyurati Presiden Repoblik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri kesehatan Indonesia yang ada di Jakarta.
Lanjut dikatakan Wira, seharusnya pihak manajemen memberikan tambahan terhadap pegawai, bukan malah melakukan pemotongan hingga ratusan ribu rupiah,” ujar bapak paruh baya ini.
Masih kata Wira, dengan adanya permasalahan pemotongan uang jasa pelayanan ini, ia meminta agar Bupati Deliserdang mencopot jabatan Drg Dina Saraswati sebagai Direktur di Rumah Sakit Pancurbatu.
Sebab kata Wira Ginting, pemotongan uang jasa pelayanan tersebut sudah termasuk dalam katagori korupsi yang tidak bisa ditoleransi,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Pancurbatu Drg Dina Saraswati yang coba dikonfirmasi melalui selulernya dengan nomor 62 812-6407-xxx tidak berhasil, diduga Direktur telah memblokir nomor wartawan.
Hal yang sama juga terjadi terhadap Kadis Kesehatan Kabupaten Deliserdang Dr Tetti Rossanti Keliat MKM, mantan kepala Puskesmas Pancurbatu ini tidak membalas pesan WhatsApp yang dilayangkan wartawan Kamis (26/3/2025).
Sekedar mengingatkan, para pegawai Dirumah Sakit Umum Pancurbatu kecewa, sebab uang jasa pelayanan yang mereka terima baru-baru ini dipotong oleh manajemen Rumah Sakit Umum Pancurbatu.
Uang Jasa Pelayanan yang mereka terima untuk bulan Agustus, September dan Bulan Oktober 2025.
Sedangkan untuk bulan November dan Desember 2025 mereka terima beberapa hari kemudian.
Yang mereka kecewakan, uang jasa pelayanan yang mereka terima untuk bulan Agustus, September dan Oktober dipotong hingga ratusan ribu dengan alasan yang tidak jelas,” ujar salah seorang pegawai yang tidak mau namanya ditulis.(*)
