![](https://www.presisi24jam.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240309-WA0091.jpg)
MADINA | presisi24jam.com – Ekonomi yang semakin sulit berdampak pada daya beli masyarakat semakin menurun. Akibatnya pasar-pasar di Mandailing Natal (Madina) menjadi sepi pengunjung.
Warga menyebutkan sulitnya ekonomi di Madina ini menjadi pemicu daya beli di pasar menurun. Selain harga Sembako yang semakin melonjak dan lapangan pekerjaan kian sempit serta tidak adanya nilai jual komoditas tani. Hal ini juga ditenggarai oleh Dana Desa alias DD yang tidak kunjung cair.
Selain BLT, Dana Desa juga seharusnya bisa menunjang perekonomian melalui lapangan kerja yang terbuka. Seperti penambang pasir atau pun material tradisional lainnya dan juga kegiatan fisik yang tentunya memperdayakan masyarakat setempat untuk pengerjaannya.
Ali Musa Nasution, seorang pengamat kebijakan pemerintah di Madina menyebutkan bahwa di penghujung masa jabatan Sukhairi-Atikah, masyarakat Madina semakin dibuat kecewa dengan kebijakan yang terkesan tidak bertanggungjawab dan semena-mena.
“Apa yang terjadi saat ini di Madina bukan cuma bualan saja, masih segar diingatan bahwa kasus PPPK yang melibatkan DHS mantan Kadis Pendidikan yang kasusnya sampai sekarang belum selesai dan masih bergulir, itu malah ditambah lagi dengan dugaan titipan Oknum-oknum kepada Desa yang melibatkan anggaran Dana Desa,” sindir Ali Musa kepada media, Sabtu (9/3/2024).
Menurutnya, ‘titipan’ ini bersifat persuasif dan diduga kuat juga melakukan intervensi. “Dan, seperti temuan kami di lapangan belum lama ini ada DD yang harusnya sudah bisa diajukan pencairannya tersendat akibat terindikasi banyaknya ‘titipan’ yang mengatasnamakan instansi tertentu,” tegasnya.
Lebih hebatnya lagi di lapangan, lanjutnya, juga ditemukan bahasa APBDes tidak akan diposting kalau Desa tersebut tidak menerima ‘titipan’ yang dibebankan kepada desanya masing-masing.
Untuk itu, kata Ali Musa, harus diusut tuntas oleh instansi penegak hukum di Madina mau pun di Wilayah Sumatera Utara. Dengan maksud untuk membersihkan nama instansi terkait tidak tercemar gara-gara kelakuan oknum di dalamnya.
“Dalam hal ini Kadis PMD juga jangan mau terintervensi oleh kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga kepercayaan masyarakat juga tidak tergerus kepada Dinas PMD madina,” akhirinya. (red)
Berita Lainnya
Terkait Dugaan Korupsi Ipal Di RSUD Pancur Batu DPC DPWPI Deli Serdang Tuntut Transparansi bukti Izin IPAL RSUD Pancur Batu.
Polsek Padang Tualang Amankan Seorang Pengedar Sabu di Ladang ,Seorang Tersangka Kabur
Polisi Bongkar Perjud!an Tembak Ikan di Padang Bulan, 4 Pelaku Diamankan