Pematangsiantar | Presisi24jam.com-Proyek pelebaran jalan menuju standar Jalan Farel Pasaribu Atas, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, kini menjadi sorotan tajam warga.
Proyek bernilai Rp 1.489.719.356 M yang dibiayai APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2026 itu diduga menggunakan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi untuk alat berat.
Padahal, aturan sudah tegas melarangnya. Proyek yang dibiayai uang negara dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
Larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah dipertegas melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 55.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014, mengatur secara ketat siapa saja yang berhak menerima solar subsidi. Alat berat untuk kepentingan komersial maupun proyek pemerintah tidak termasuk kategori penerima yang sah, dan wajib menggunakan BBM Non-subsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex.
Pekerjaan itu dilaksanakan penyedia jasa PT Persada Karnia Datita, dengan masa kerja sejak 7 Oktober 2026 selama 85 hari kalender, sesuai papan proyek yang terpasang di lokasi.
Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya soal pelanggaran administratif, melainkan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan keuangan negara.
Kecurigaan itu muncul dari keterangan warga sekitar.
Seorang warga yang tidak mau menyebutkan namanya di Lapangan Bola Atas, yang meminta, mengaku pernah melihat aktivitas pengisian bahan bakar ke alat berat di lokasi proyek.
“Pernah terlihat ku pagi hari para pekerja itu ngisi sebuah minyak ke alat berat itu dengan menggunakan jerigen. Tapi warna bahan bakar itu terlihat seperti sama menyerupai solar. Kan terus bedanya warna Solar sama Dexlite,” ujar pria itu kepada wartawan.
Penggunaan jerigen untuk pengisian BBM alat berat proyek pemerintah dinilai janggal dan tidak lazim. Dalam praktik pekerjaan konstruksi profesional, pengadaan BBM non-subsidi umumnya dilakukan dengan sistem pengiriman langsung dari distributor resmi dan dilengkapi bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu pengawas lapangan proyek tersebut saat di konfirmasi membantah keras dugaan penggunaan solar subsidi, Jumat (13/11/2026).
“Pakai Dexlite kami kerja. Itu hanya dugaan-dugaan aja. Memang menduganya terus kerjaan kalian,” ucapnya.
Ironisnya, saat diminta menunjukkan struk pembelian Dexlite selama pekerjaan berlangsung sebagai bentuk keterbukaan publik, pengawas itu menolak.
Bahkan, ia menantang awak media dan menyatakan wartawan tidak berwenang melihat bukti tersebut.
“Gak ada wewenang mu untuk melihat struk pembelian Dexlite kami,” tuturnya mengakhiri.
Sikap tertutup itu justru memunculkan tanda tanya besar. Jika benar menggunakan Dexlite, mengapa bukti pembelian yang seharusnya menjadi dokumen pertanggungjawaban proyek justru disembunyikan dari publik?
Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek APBD menuntut keterbukaan, bukan sikap defensif dan anti kritik.
Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dari Dinas PUTR Kota Pematangsiantar, Donlikut Tampubolon, saat dikonfirmasi menyatakan Dinas tidak memiliki kewenangan mengawasi pembelian BBM alat berat penyedia.
“Di kontrak kita kan gak ada terkait pembelian BBM. PPK tidak mengawasi pembelian BBM alat berat penyedia. Abang seharusnya nanya ke penyedia nya,” ujar Donlikut.
Pernyataan itu dinilai sebagai bentuk lempar tanggung jawab.
Meski pembelian BBM tidak tertulis secara rinci dalam kontrak, PPK sebagai penanggung jawab kegiatan tetap memiliki kewajiban memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk larangan penggunaan BBM bersubsidi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyedia jasa PT Persada Karnia Datita belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Publik kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan, mulai dari menelusuri nota pembelian BBM, memeriksa tangki alat berat, hingga mengaudit penggunaan BBM selama proyek berjalan.
Proyek yang dibiayai uang rakyat wajib dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Jika ada penyimpangan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas jalan, melainkan integritas pengelolaan uang negara (abar)
